Karya-karya Menas Kornurepai di Taman Imbi: Pada Akhirnya Semua Orang Akan Datang Merebut Tanah Ini

"Pada Akhirnya Semua Orang Akan Datang Merebut Tanah Ini"

Berikut ini adalah karya-karya Menas Kornurepai di emperan Dewan Kesenian Taman Imbi Jayapura, Papua. Ia mengatakan, pemeran lukisan itu bertema lingkungan. Ia pamerkan untuk peringati Hari HAM se-Dunia pada 10 Desember 2011. ""Pada Akhirnya Semua Orang Akan Datang Merebut Tanah Ini," kata Menas.

Read More

Pelajaran 2: Manipulasi Sejarah West Papua

Ottis Simopiaref dalam www.rz-berlin.mpg.de menulis bahwa Sukarno, presiden pertama RI, menggunakan beberapa alasan untuk untuk melakukan invasi militer pada awal tahun 1960-an di West Papua . Alasan-alasan berikut digunakan untuk mengklaim dan menjajah West Papua sebagai bagian dari Indonesia hingga saat. Ini adalah pelajaran pertama yang bisa diambil (bukan untuk komersil) dan dipelajari oleh orang West Papua (generasi muda) untuk kepentingan masa depan Papua tanpa Indonesia.

Alasan pertama, West Papua dianggap sebagai bagian dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit (1293 - ca. 1520) lahir di Jawa Timur dan memperoleh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk Rajasanagara (1350-1389). Ensiklopedi-ensiklopedi di negeri Belanda memuat ringkasan sejarah Majapahit, bahwa "Batas kerajaan Majapahit pada jaman Gajah Mada mencakup sebagian besar daerah Indonesia". Sejarawan Indonesia mengklaim bahwa batas wilayah Majapahit terbentang dari Madagaskar hingga ke pulau Pas (Chili).

Hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti sejarah berupa cerita tertulis maupun lisan atau benda-benda sejarah lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan ilmiah untuk membuat suatu analisa dengan definisi yang tepat bahwa West Papua pernah merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit.

Mengklaim West Papua sebagai bagian dari kerajaan Majapahit tentunya sangat meragukan, karena Sukarno tidak memenuhi prinsip-prinsip membuat analisa dan definisi sejarah yang tepat, khususnya sejarah tertulis. Jelas, Sukarno telah memanipulasikan sejarah.

Alasan kedua, Kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, West Papua , oleh sultan Tidore dan Sukarno diklaim sebagai bagian dari Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore diklaim oleh Sukarno sebagai bagian dari daerah "Indonesia Bagian Timur".

Di dalam suatu pernyataan yang di lakukan antara sultan Tidore dengan VOC pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan daerah kesultanan Tidore. Sukarno mengklaim bahwa kesultanan Tidore merupakan "Indonesia Bagian Timur", maka West Papua merupakan bagian daripadanya.

Di samping itu, Sukarno mengklaim bahwa raja-raja di kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, West Papua , pernah mengadakan hubungan dengan sultan Tidore.

Apakah kedua klaim dari sultan Tidore dan Sukarno dapat dibuktikan secara ilmiah? Gubernur kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore di West Papua . Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan Tidore tidak usah dihiraukan di dalam hal West Papua .

Menurut laporan dari kapten Thomas Forrest (1775) dan dari Gubernur Ternate (1778) terbukti bahwa kekuasaan sultan Tidore di West Papua betul-betul tidak kelihatan. Pada tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa seluruh kepulauan Papua dan distrik-distrik Mansary, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir New Guinea (daerah sekitar Kepala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan Tidore.

Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat West Papua . Berbagai penulis melaporkan, bahwa yang diklaim oleh sultan Tidore dengan nama Papua adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua seluruhnya. Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling ke West Papua pada bulan Maret 1949, rakyat West Papua tidak menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan Tidore.

Adanya raja-raja di West Papua bagian barat, sama sekali tidak dapat dibuktikan dengan teori yang benar. Lahirnya sebutan 'Raja Ampat' berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung Maleo (ayam hutan). Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia yang kemudian menjadi raja.

Mitos ini memberikan bukti, bahwa tidak pernah terdapat raja-raja di kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan yang sebenarnya. Rakyat West Papua pernah mengenal seorang pemimpin armada laut asal Biak: Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan penjelajahan sampai ke ujung barat West Papua .

Kurabesi kemudian kawin dengan putri sultan Tidore. Adanya armada Kurabesi dapat memberikan kesangsian terhadap kehadiran kekuasaan asing di West Papua .
Pada tahun 1848 dilakukan suatu kontrak rahasia antara Pemerintah Hindia Belanda (Indonesia jaman Belanda) dengan Sultan Tidore di mana pesisir barat-laut dan barat-daya West Papua merupakan daerah teritorial kesultanan Tidore. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mencegah digunakannya West Papua sebagai papan-loncat penetrasi Inggris ke kepulauan Maluku.

Di dalam hal ini Tidore sesungguhnya hanya merupakan vassal proportion (hubungan antara seorang yang menduduki tanah dengan janji memberikan pelayanan militer kepada tuan tanah) terhadap kedaulatan kekuasaan Belanda, tulis C.S.I.J. Lagerberg. Sultan Tidore diberikan mandate oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1861 untuk mengurus perjalanan hongi (hongi-tochten, di dalam bahasa Belanda). Ketika itu banyak pelaut asal Biak yang berhongi (berlayar) sampai ke Tidore.

Menurut C.S.I.J. Lagerberg hongi asal Biak merupakan pembajakan laut, tapi menurut bekas-bekas pelaut Biak, hongi ketika itu merupakan usaha mengalau penjelajah asing. Pengejaran terhadap penjelajah asing itu dilakukan hingga ke Tidore. Untuk menghadapi para penghalau dari Biak, sultan Tidore diberi mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Jadi, justru yang terjadi ketika itu bukan suatu kekuasaan pemerintahan atas teritorial West Papua . Setelah pada tahun 1880-an Jerman dan Inggris secara nyata menjajah Papua New Guinea, maka Belanda juga secara nyata memulai penjajahannya di West Papua pada tahun 1898 dengan membentuk dua bagian tertentu di dalam pemerintahan otonomi (zelfbestuursgebied) Tidore, yaitu bagian utara dengan ibukota Manokwari dan bagian selatan dengan ibukota Fakfak. Jadi, ketika itu daerah pemerintahan Manokwari dan Fakfak berada di bawah keresidenan Tidore.

Dari rangkaian beberapa bahan di atas, dapat saya simpulkan bahwa Sukarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok West Papua .

Alasan ketiga, West Papua diklaim sebagai bagian dari negara bekas Hindia Belanda. Pada tahun 1949 pemerintahan otonom (neo-zelfbestuursgezag) di West Papua dilengkapi dengan satu bentuk pemerintahan di bawah kepemimpinan seorang residen.
Ketika ratu Belanda menyerahkan kekuasaan Hindia Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, wilayah negara Indonesia yang ditetapkan pada waktu itu adalah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Kepulauan Sunda Kecil.

Jadi, tidak termasuk West Papua . Perlu dicatat pula, bahwa ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebuah kelompok kecil politik pada zaman revolusi kemerdekaan RI, tidak ingin memasukkan West Papua ke dalam daerah teritorial RI. Almarhum Mohammed Hatta, wakil presiden pertama RI, pada tahun 1948 ikut menyatakan bahwa West Papua tidak boleh dimasukkan ke dalam wilayah RI.

Saat tertanam dan tercabutnya kaki penjajahan Belanda di West Papua tidak bertepatan waktu dengan yang terjadi di Indonesia. Kurun waktunya berbeda, di mana Indonesia dijajah selama tiga setengah abad sedangkan West Papua hanya 64 tahun (1898 - 1962).

Tanggal 24 Agustus 1828, ratu Belanda mengeluarkan pernyataan unilateral bahwa West Papua merupakan daerah kekuasaan Belanda. Secara politik praktis, Belanda memulai penjajahannya pada tahun 1898 dengan menanamkan pos pemerintahan pertama di Manokwari (untuk daerah barat West Papua ) dan di Fakfak (untuk daerah selatan West Papua . Tahun 1902, pos pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di mana daerah tersebut terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak. Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan West Papua ke dalam PBB.

Alasan keempat, Sukarno yang anti barat ingin menghalau pengaruh imperialisme barat di Asia Tenggara. Di samping itu, Sukarno memiliki ambisi hegemoni untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit (ingat: "Ganyang Malaysia"), termasuk West Papua yang ketika itu masih dijajah oleh Belanda. Mungkin juga Sukarno memiliki perasaan curiga, bahwa pemerintah Nederlands Nieuw Guinea di West Papua akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menghancurkan Negara Indonesia.

Hal ini dihubungkan dengan aksi militer Belanda yang kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI. Pemerintah RI di bawah Suharto lebih cenderung mendasarkan argumentasinya pada Resolusi PBB 2504 yang menerima laporan Sekjen PBB(A/7723 Musyawarah ke 24) yang memenuhi Resolusi 1752 tahun 1962 yang mensahkan pelaksanaan Act of Free Choice (Pernyataan Bebas Memilih).

Ancaman Sukarno
Sukarno mengancam akan memohon dukungan dari pemerintah bekas Uni Sovyet untuk menganeksasi West Papua jika pemerintah Belanda tidak bersedia menyerahkan West Papua ke tangan RI. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada waktu itu sangat takut akan jatuhnya negara Indonesia ke dalam blok komunis. Sukarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang presiden yang sangat anti imperialisme barat dan pro blok Timur. Pemerintah AS ingin mencegah kemungkinan terjadinya perang fisik antara Belanda dan Indonesia.

Maka Amerika Serikat (AS) memaksa pemerintah Belanda untuk menyerahkan West Papua ke tangan RI. Di samping menekan pemerintah Belanda, pemerintah AS berusaha mendekati presiden Sukarno. Sukarno diundang untuk berkunjung ke Washington (AS) pada tahun 1961. Tahun 1962 utusan pribadi presiden John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan AS tentang dukungan kepada Sukarno di dalam usaha menganeksasi West Papua .

Untuk mengelabuhi mata dunia, maka proses pengambil-alihan kekuasaan di West Papua dilakukan melalui jalur hukum internasional secara sah dengan dimasukkannya masalah West Papua ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962.

Dalam Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung "Act of Free Choice" (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice kemudian diterjemahkan oleh pemerintah RI sebagai PEPERA (Pernyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969.

Menurut Perjanjian New York, rakyat West Papua berhak menentukan secara bebas tentang masa depan status politik West Papua . Apakah West Papua merupakan bagian dari negara Indonesia. Berhasilnya lobby Indonesia mengakibatkan hak penentuan nasib sendiri (right to self-determination) bagi rakyat West Papua sama sekali tidak ditetapkan di dalam New York Agreement.

Pada tanggal 1 Oktober 1962, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) mengambil alih kekuasaan di West Papua dari pemerintah Belanda. Pelaksanaan PEPERA 1969 di bawah todongan senjata mengukuhkan penganeksasiaan West Papua oleh pemerintah RI.

Dengan demikian, pemerintah AS yang takut kehilangan Indonesia ke dalam tangan bekas Uni Sovyet telah memenangkan rangkaian catur politik internasionalnya di mana Sukarno berhasil dirangkul dan perang antara Belanda dan Indonesia akibat masalah West Papua dapat dicegah. Kelesuan perang (setelah perang Korea) membuat pemerintah AS tak bersedia mendukung Belanda di dalam sebuah perang baru di Asia antara Belanda dan Indonesia.

Sementara itu, AS telah menanamkan kakinya dengan kuat di bumi Indonesia. Ketika terjadi perang saudara di Indonesia pada tahun 1965 antara PKI (Partai Komunis Indonesia) dan pihak fasisme pimpinan jederal Suharto (presiden RI), CIA (badan intelijen AS) berhasil mendukung Suharto.

Pada tahun 1967 Freeport-McMoRan (sebuah perusahaan AS) menandatangani Kontrak Kerja dengan pemerintah Indonesia untuk membuka pertambangan copper dan emas di West Papua . Freeport memulai operasinya pada tahun 1971. Kontrak Kerja kedua ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991.

Kepentingan AS di West Papua , yang ditandai dengan adanya penandatangan Kontrak Kerja antara Freeport dengan pemerintah RI, menjadi realitas. Ini terjadi 2 tahun sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan di West Papua . Di sini terjadi kejanggalan juridis, karena West Papua dari tahun 1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah sengketa.

Read More

Pelajaran 1: Nama Papua dalam Sejarah

Sebelum abad VI dan VII sesudah Masehi pulau (Papua) yang terbesar kedua di dunia ini masih belum dikenal oleh dunia. Dunia hanya mengenalnya sebagai sebuah daratan yang tak dikenal (Pigay, 2000:93). Papua dikenal oleh bangsa luar setelah abab VI dan VII sesudah Masehi melalui perdagangan dan pelayaran para pedagang Persia dan Gujarat serta pedagang-pedagang India.

Ketika mereka melihat pulau itu menyebutnya dengan Dwi Panta dan juga Samudranta yang artinya Ujung Samudra atau Ujung Lautan. Dua abad kemudian (abad VIII) para pelaut dan pedagang Cina melakukan transaksi dagang. Mereka membeli burung Nuri, Kakaktua, dan burung-burung kuning dengan cara barter berupa Piring, Bangkok Porselin, dan benda-benda lain. Tempat asal rempah-rempah ini oleh pedagang Cina diberi nama Tungki.
Awal abad XVI Masehi (1500-1800) Antonio d’Abrau (d’Arbreu) 1511 dan Francesco Serano 1521 menyebut wilayah besar itu dengan nama “Os Papuas” atau Ilha de Papo Ia. Tahun 1526-1527, Don Jorge de Menetes juga dari Portugis menamakannnya Papua. Nama Papua diketahui dalam catatan harian Antonio Figafetta juru tulis pelayaran Magelhaens yang mengelilingi dunia.

Nama Papua diketahui saat ia singgah di Tidore dan saat itulah nama Papua lebih dikenal di seluruh dunia. Dalam bahasa Tidore Papo ua artinya tidak bergabung. Pelaut Spanyol Alvaro de Savedra yang tidak bersamaan dengan pelayaran Magelhaens ketika menancapkan jangkar kapalnya di pantau Utara Papua tahun 1528, ia menamai pulau itu Isla del Ora atau Island of Gold yang artinya pulau emas. Pelaut Spanyol lain, Ini Go Oertis de Retes memberikan nama Nueva Guinea (Nova Guinea, bahasa latinnya atau Netherland Nieuw Guinea, diberikan oleh orang Belanda). Ia memberikan nama itu setelah ia melihat penduduknya mirip dengan penduduk Guinea di Afrika Barat (sebuah Negara bekas jajahan Portugis).

Nama Papua dipertahankan hampir dua abad lamanya baru kemudian muncul Nieuw Guinea. Pada abad ke-19 kedua nama ini dikenal secara luas. Nama Nieuw Guinea terkenal sejak abd ke-16 setelah tampak dipeta dunia (dipakai oleh dunia luar terutama Negara-negara Eropa). Pada tahun 1940-an di kampung Harapan Holandia (sekarang Jayapura) beberapa dewan suku (Frans Kasiepo, Corinus Krey,Yan Waromi) dari sekolah pemerintahan yang didirikan oleh Residen JP Van Eechoud dalam rangka mewujudkan “Papuanisasi” memunculkan ide pergantian nama Papua atau Nieuw Nuinea.

Ide tersebut terwujud pada pertemuan kedua di Ifar Gunung Holandia. Mereka memilih sebuah nama yang berasal dari Biak dan nama tersebut diambil dari sebuah mitos Mansren Koreri, yaitu Irian. Dalam bahasa Biak Iri artinya tanah dan An artinya panas, jadi Irian berarti tanah panas (Pigay, 2000:96). Namun menurut Koentjaraningrat (1994) Irian (Iryan) berarti “sinar matahari yang menghalau kabut di laut”, sehingga ada harapan bagi para nelayan Biak untuk mencapai tanah dataran seberangnya.

Pada tanggal 16 Juli 1946 nama Irian disosialisasikan di konferensi Malino oleh Frans Kasiepo melalui pidatonya mewakili Papua. Selanjutnya nama Irian dipolitisir lewat para pejuang merah putih seperti Marthen Indey, Silas Papare, dan para Digulis lainya pada masa perjuangan perebutan Papua dari tangan Belanda untuk Ikut Republik Anti Netherland (IRIAN), Muhamd Yamin melalui Pigay, (2000:97), padahal bangsa Papua tidak pernah membenci bangsa manapun.

Nama tersebut tidak terkenal di seluruh dunia sekalipun sudah sekian lama dicetuskan oleh para pembela merah putih. Sepanjang Konferensi Meja Bundar hingga penyerahan Papua tetap masih menggunakan West Nieuw Guinea. Nama Irian secara umum digunakan setelah 1 Mei 1963 dengan sebutan Irian Barat.

Pada tanggal 1 Meret 1973 sesuai dengan peraturan No. 5 tahun 1973 nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto dengan nama Irian Jaya. Pergantian tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian eksplorasi PT Freeport yang telah masuk ke Erstberg jauh sebelum UU PMA Nomor 1 tahun 1967 itu disahkan (sebelum Papua sah menjadi bagian dari Indoneia melalui PEPERA 1969).

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya dengan berjalannya waktu, masyarakat Papua mulai memahami bahwa nama-nama tersebut menunjukkan sebuah nama yang bermuatan politik. Masyarakat Papua mulai menyadari bahwa nama-nama tersebut bukan berarti konstan dan abadi. Mereka terus mencari sebutan yang benar-benar menunjukkan identitas Papua yang rasional bukan politis. Dengan berjalannya waktu, masyarakat Papua menyadari bahwa nama Papua adalah sebuah nama yang menunjuk pada identitas orang Papua. Namun, antara tahun 1973-2000 nama Papua dilarang digunakan di Papua. Orang yang menggunakannya dianggap Organisasai Papua Merdeka (OPM) sehingga dibunuh atau dipenjara.

Setelah melalui masa-masa refresif (tahun 1973-2000), akhirnya pada tanggal 26 Desember 2001 Presiden Abdulrahman Wahid memberikan hadiah natal menggantikan nama Irian Jaya menjadi Papua perjuangan rakyat Papua. Namun, hingga saat ini, orang Papua merasa pas menyebut pulau cenderawasih itu dengan, Papua Barat/West Papua. Tidak tahu, kapan dia akan berganti menjadi West Papua secara resmi? Kita tunggu para pengukir sejarah bangsa!

Baca Refrensi lain serupa: http://hatta16.wordpress.com/2008/09/08/sejarah-papua.

Read More

Mama Kasia Mote, Penyuluh Kesehatan Keliling Tak Kenal Lelah

“Tuhan Pakai Saya Selamatkan Nyawa orang Papua”



Nabire--Berbagai penyakit menular semakin meningkat di tanah Papua. Berbagai pihak prihatin dan melakukan upaya-upaya untuk menanganinya. Muncul berbagai organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah yang peduli. Tidak sedikit dana yang dikucurkan oleh pemerintah dan oleh donor-donor internasional untuk menanganinya.

Namun, penularan berbagai penyakit dan kematian terus meningkat. Banyak pihak menyoroti, berbagai lembaga dengan dana yang besar tidak efektif mengatasinya. Ada yang menuding, berbagai program tidak menyentuh sasaran langsung. Program hanya di atas kertas. Berbagai informasi tentang kesehatan tidak disampaikan secara efektif. Semua orang menganggap itu tugas pemerintah atau organisasi resmi.

Dalam kondisi inilah, Mama Kasia Mote, A.Mk., muncul secara independen, seorang diri dan berani di tengah kelompok-kelompok beresiko dan masyarakat umum. Dia melakukan penyuluhan tentang penyakit menular, kesehatan, gizi, dan narkoba dari rumah ke rumah. Ia berjalan kaki seorang diri. Apabila tempatnya jauh, dia terpaksa harus mengeluarkan uang pribadinya untuk naik ojek. Bahkan, kini, rumah pribadinya ia jadikan tempat pengobatan khusus penyakit menular.

“Tuhan pakai saya untuk selamatkan nyawa-nyawa orang Papua. Saya punya kaki pernah patah karena ditabrak mobil. Tuhan sedang sembuhkan supaya saya perhatikan domba-dombanya. Saya pernah berjanji kepada Tuhan untuk membagikan apa yang saya tahu dan yang saya bisa kepada orang lain. Itulah yang sedang saya lakukan,” kata suster perawat itu pada acara penyuluhan kepada 320 orang dari Gereja Edoutou di Pantai Gedo Nabire 2 September lalu.

Kepada wartawan, ia mengemukakan, ada beberapa masalah pokok dan mendasar bagi orang asli Papua saat ini. Masalah-masalah ini harus disampaikan kepada orang Papua secara tepat. Harus secara lisan karena lebih banyak masyarakat kita tidak biasa baca dan sebagian lagi tidak bisa membaca.

Katanya, masalah pertama menurutnya soal kebersihan. “Kebanyakan orang Papua tidak punya kesadaran untuk mandi. Sebenarnya kita harus mandi pagi dan sore. Kalau tidak mandi akan mengakibatkan berbagai penyakit,” katanya.

Soal kedua adalah masalah gizi. Makanan yang bergizi itu penting. “Makanan bergizi tidak harus mahal. Kita bekerja salah satunya untuk memenuhi kebutuhan makanan. Kalau makanan baik, kesehatan kita juga akan terjaga. Kalau gizi kurang, penyakit juga cepat masuk dalam tubuh kita,” katanya.

Katanya, masalah ketiga adalah soal penyakit menular. “Saya himbau kepada orang Papua untuk segera periksakan diri ke dokter, termasuk periksa HIV/AIDS. Ini penting dan segera. Penyakit menular yang ada obatnya akan diberi obat oleh dokter. Tetapi, penyakit yang belum ada obat, yaitu HIV akan diberi obat untuk memperpanjang umur,” katanya.

Soal HIV, kata Kasia petugas VCT Puskesmas Kota Nabire ini, bukan penyakit kutukan dari Tuhan. “HIV bukan kutukan. Kita tidak perlu jauhi mereka. Mereka juga manusia. Kita harus beri mereka motivasi dan makanan yang bergizi agar mereka punya umur panjang. Soal penularan hanya terjadi melalui hubungan seks, transfusi darah, dan cairan tubuh lainnya. Kita harus minta informasi yang benar kepada petugas,” katanya.

Masalah lain yang paling penting saat ini di Papua menurut penyuluh lapangan ini adalah perhatian kepada anak-anak terminal atau anak jalanan (anak aibon) yang tidak bisa baca-tulis. Juga, soal penutupan pintu-pintu minuman keras di tanah Papua.

“Saya lihat masa depan Papua bahaya kalau anak-anak terminal tidak segera diatasi dan pintu alkohol tidak ditutup. Pada 5 September 2011, saya melakukan penyuluhan tentang Narkoba, Kebersihan, dan Penyakit menular kepada anak-anak jalanan. Mereka ada yang hadir seluruhnya ada 36 orang. Di dalamnya, 10 orang mahasiswa, pemuda 5 orang, ada tiga orang tua, dan sisanya anak jalanan. Anak-anak itu sebagian tidak bisa baca dan tulis. Soal baca dan tulis itu masalah lagi karena ini di kota. Belum lagi di kampung-kampung,” katanya.

Dalam kegiatan yang dilakukan di Balai kiring Aweida itu, menurutnya dilakukan tanya jawab dan diskusi langsung. Ia juga menampung benyak masukan dari anak-anak. “Kami jadi begini (anak jalanan:red) karena stress. Biaya sekolah tidak ada. Kami putus dari SD, SMPdan ada yang SMA. Orang tua hasilanya terbatas. Kami juga ikut dengan teman karena tidak ada pekerjaan lain,” katanya menirukan pernyataan anak jalanan.

Selain itu, katanya, selain faktor di atas ada beberapa faktor lain. “Anak-anak muda Papua menjadi anak jalanan karena ada pacar lalu orang tua tidak terima. Lalu, juga maskawin mahal dan gagal nikah. Juga, mereka ikut tes pegawai tetapi tidak diterima. Jika, mareka kasih pekerjaan maka Papua akan aman. Mereka harus kita disibukan dengan pekerjaan,” katanya.

Kasia Mote setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Nabire pada 1985 langsung ditugaskan di Enarotali, Kabupaten Paniai hinga 1987. Selanjutnya, 1987 ia pindah tugas di Oksibil hingga 1991. Selanjutnya, ia bertugas di Wamena hingga 1994. Lalu, pindah ke Komopa Paniai hingga 2000. Dan, sejak 2000 pindah ke Nabire hingga kini bertugas di Puskesmas Kota Nabire bagian VCT dan Konseling HIV/AIDS. Ia sekolah lagi di Akademi Keperawatan (AKPER) Nabire dan selesai pada 2005.

“Sejak tugas pertama hingga saat ini saya senang melakukan penyuluhan tentang berbagai penyakit. Apalagi setelah saya sekolah lagi tambah banyak pengetahuan. Saya tingkatkan lagi. Pada 21-22 Oktober 2009 saya ikut seminar KPA di Jakarta. Hasil-hasilnya saya melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Untuk semua jenis penyakit. Saya bagi-bagi kepada masyarak agar masyarakat tau dan mau,”katanya.

Ia menekankan kembali, pemerintah, organisasi pemerintah, dan organisasi non-pemerintah harus secara serius melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada orang Papua. Kepada orang Papua tidak cukup dengan bicara di media dan melalui buku serta melalui poster-poster. Melalui media-media itu hanya akan menyentuh kepada orang-orang terpelajar.

“Kepada masyarakat kecil harus masuk dalam kehidupan mereka. Pemerintah dalam hal ini donatur harus melihat, siapa yang benar-benar melakukan demi kemanusiaan. Banyak organisasi punya uang banyak tetapi tidak ada kegiatan yang langsung ke masyarakat,”katanya. (Yermias Degei)

Read More

Stop Garuk Sana Garuk Sini di Tanah Papua

Nabire--Penemuan pulau Papua telah mengawali eksploitasi tanah dan manusia Papua. Sejak penemuan tanah Papua oleh orang luar, tanah dan orang Papua mulai digaruk. Mereka (orang luar:red) melakuan ekploitasi flora dan fauna termasuk manusia Papua. Namun, ekploitasi itu lebih terlihat sejak tahun 1960-an ke atas.

“Mereka datang dan mulai garuk dari buaya, kupu-kupu jenis besar sampai kecil, cenderawasih segala jenis, nuri, anggrek sampai akar-akarnya, pelem digaruk habis, sampai terakhir tahun 2008 mereka garuk keladi (ketris Papua) sampai habis. Mungkin terakhir mereka akan garuk rumput-rumput yang ada di tanah Papua. Setelah rumput-rumput habis, mereka akan garuk apa lagi. Tidak tahu,” demikian kata Agus Zonggonao, S.P., beberapa waktu lalu di Nabire.

Katanya, hutan Papua juga mereka kikis habis. Hutan-hutan adat mereka masuki. Mereka bayar dengan garam, supermi. Ini benar-benar menyedihkan karena pengambilan kayu itu terjadi berbarengan dengan pembodohan masyarakat adat.

Menurut dia, dalam keadaan seperti itu anak-anak Papua yang berpotensi mereka tebas habis. Anak-anak berbicara untuk proteksi hutan dan manusia menjadi musuh dari kelompok yang menguras.

Dia mengkritisi, kampus-kampus kecil yang menciptakan para sarjana sosial juga merupakan ancaman bagi orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk hutan dan masyarakat Papua.

“Para pejabat lebih suka memakai tenaga laur atau para sosial keluaran kampus-kampus yang mereka bangun, karena mereka mudah dikendalikan. Bagi anak-anak Papua yang kritis mereka anggap musuh. Mereka ingin hutan dan manusia Papua itu terus dieksploitasi,” kata Agus.

Lebih jauh dia mengemukakan, mereka menekan PNS. Mereka hanya angkat orang-orang yang bisa dikendalikan. Mereka justru angkat orang-orang yang tidak kritis. Orang-orang tidak mampu yang mereka ciptakan untuk kepentingan kekuasaan mereka.

Dia juga menyinggung soal budaya. Berbarengan dengan ekploitasi flora dan fauna itu mereka juga menghacurkan nilai-nilai budaya. Mereka obrak-abrik sistem-sistem kepemilitan tanah oleh masyarakat adat. Nilai-nilai budaya dihancurkan untuk kepentingan eksploitasi. Mereka menciptkan kebutuhan-kebutuhan baru bagi bagi orang pribumi Papua. Lalu kebutuhan baru itu mereka sediakan supaya masyarakat Papua memenuhinya dengan cara merelakan tanah mereka untuk memenuhi kebutuhan baru itu.

Perusahaan-perusahaan yang masuk benar-benar memperdayakan orang Papua. “Baya Biru (tempat pendulangan emas:red) itu dia garuk benar-benar. Pengambilan emas itu menghancurkan pohon-pohon agatis (damal) yang bisa diambil getahnya. Sementara itu kayu merbau habis. Mereka bayar masyarakat dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu).

Dari sisi lain, pemerintah juga tidak memberikan modal besar kepada orang Papua untuk berusaha. Pemerintah benar-benar membunuh usaha orang Papua. Kredit-kredit satu milyar ke atas tidak pernah diberikan kepada orang Papua. Ini artinya, orang Papua benar-benar tidak diberdayakan.

Orang Papua semakin dibuat terlena. Semakin hari semakin terpuruk tetapi ini benar-benar sedang terjadi semacam proses pembiaran. Orang Papua pelan-pelan mati. Ini adalah sistem genosida, mati dengan pelan-pelan tetapi pasti. Hal ini sebenarnya telah diawali sejak Belanda menguasai Papua. Tom Wanggai, Decky Zonggonau, dan orang-orang pintar telah mereka rusak gennya dibunuh, karena mereka takut jika suatu ketika genetik yang bagus itu berkembang maka Papua akan berkembang.

Dia juga menyinggung soal rumah makan yang terindikasi menyajikan makanan dengan bahan campuran ekstase sehingga membuat orang Pupua ingin beli. Setiap saat orang Papua ke sana terus. Ini juga merupakan suatu proses ketergantungan yang mengarah kepada preoses genosida.

Sementara di pasaran juga benar-benar dikuasai oleh orang luar. Orang Papua benar-benar tidak diberdayakan untuk berjualan sekedar sayur. Orang luar beli sayur seikat dengan Rp2.000 kepada orang Papua. Kerapiannya kurang begitu diperhatikan. Lalu orang luar membagi seikat sayur itu menjadi 2 atau tiga ikat dengan rapi. Ujuang-ujungnya mereka potong dengan baik. Walaupun kuantitasnya sedikit tetapi orang justru beli yang kelihatan rapi, padahal sedikit. Sementara yang mama-mama Papua punya yang banyak dengan ikatan yang tidak rapi orang hiraukan. Ini merupakan satu bukti kegagalan pemberdayaan.

“Pasar itu bank rakyat, tetapi orang tidak memahami. Jika ekonomi orang Papua dimatikan dengan dengan cara-cara tidak sehat ini maka orang Papua akan mempertahankan dengan cara apa. Pisang satu sisir hanya Rp5000, lalu orang luar masak lagi sampai bisa mengeruk untung Rp50.000,00. Cara-cara tidak sehat ini terjadi karena tidak ada pemberdayaan.

Menurutnya, realitras ini membuktikan bahwa orang Papua berada pada posisi dijajah. “Saat ini orang Papua berada pada posisi sedang dijajah. Orang Papua harus merenung dengan baik, realitas penjajahan ini. Banyak orang tutup mata, pura-pura tidak tahu. Tetapi ada yang benar-benar tidak tahu. Dan ada yang memang tidak mau tahu,” katanya. (Yermias Degei)

Read More

Berbagai Elemen Menolak Pendekatan Militer di Papua

Jayapura--Rakyat Papua dari berbagai elemen menolak tegas penyelesaian masalah Papua dengan pendekatan militer. Pendekatan militer dalam penyelesaian masalah Papua dinilai hanya akan menambah masalah. Penolakan itu terkait ribuan TNI dan Brimob yang disebar di Perbatasan, Jayapura, Puncak Jaya dan Paniai baru-bari ini.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTPI), Markus Haluk pekan lalu mengemukakan, pemerintah seharusnya mesti berpikir, mengapa masalah Papua tak kunjung selesai? Mengapa orang Papua selalu mengibarkan bendera?

Menurut Haluk, masalah Papua itu masalah sejarah. Kedua, masalah pelanggaran HAM. Ketiga, keadilan pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain). “Kalau masalahnya demikian, pemecahannya sesuai dengan masalahnya. Pendekatan militer itu pola lama. Militer tidak akan menyelesaikan masalah. Jika harus pendekatan militer, mengapa semua tentara yang ada di luar Papua tidak dikirim saja sekalian. Kan Jakarta mau semua orang Papua habis to,” katanya.

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua DAP Nabire, RB. Edowai mengatakan, di Nabire mengatakan, pengiriman pasukan tempur itu jika ada kaitannya dengan disintegrasi bangsa dan insiden di Jayapura, Puncak Jaya, dan Paniai, maka tidak perlu. Tetapi, katanya, jika ada yang ingin naik jabatan silakan datangkan saja.

”Tanah Papua adalah salah satu tempat untuk promosi kader-kader politik, terutama militer. Jadi, kalau ada yang ingin naik jabatan ya silakan datangkan militer banyak-banyak. Di sinilah (Papua:red) BLK-nya militer Indonesia,” katanya.

Senada juga diungkapkan beberapa tokoh adat dan tokoh gereja Nabire. ”Tanah Papua ini tanah damai. Tidak ada perang di tanah Papua. Tanah Papua ini penuh dengan militer organik dan non-organik. Mengapa terus ditambah. Mau bertempur dengan siapa? Tanah Papua itu tanah damai,” kata salah satu kepala suku pesisir yang menolak namanya di sebutkan.

Victor Yeimo dari KNPB mengatakan, berbagai konflik yang terjadi di Papua akhir-akhir ini tidak wajar. Tidak semua dilakukan oleh TPN. Ada aksi buatan. Ada upaya-upaya untuk melakukan penekanan terhadap berbagai upaya penyelesaian masalah yang sedang dilakukan berbagai pihak, terutama ILWP dan IPWP.

Ia menilai pengiriman pasukan tempur di Papua ini merupakan satu bentuk penekanan atas kebebasan berpendapat rakyat Papua. Ini sebagai suatu praktek anti demokrasi dan rakyat.

”Kami menolak jika pengibaran Bintang Kejora dinilai sebagai ekspresi kesedihan karena rakyat Papua merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Pengibaran Bintang Kejora bukan merupakan ekspresi kesedihan rakyat Papua, melainkan dengan kesadaran nasional Papua yang tajam. Rakyat mengibarkan Bintang Kejora karena merasa bahwa punya hak untuk menentukan nasib sendiri, bukan minta makan karena lapar. ***

Read More

JL. Gajah Madah No. 17 Jakarta Pusat

Sejuta juang berlalu
Jejak muda masih tersisah di nusa

Perlahan namun pasti
Kawan melangkah
Melangkah berjuang

Di sini di pengasingan
Menggali hak, ‘tuk menuai keadilan

Muda berjuang, HAM tiada
Muda teriak hukum almarhum

atas nama keadilan semua luka telah terukir
darah telah mengalir deras di tanahMu PAPUA BARAT

Tuhan ... beri muda perahu
Mengkayuh ke dunia keadilanMU
Bawa kabar HAM dan Hukum Indonesia telah tiada..

Jakarta (Indonesia), 6-7 November 2006
Dimuat di: http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=18&jd=JL.+Gajah+Madah+No.+17+Jakarta+Pusat&dn=20070115124401

Read More